Reformasi
merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara
konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demo-kratis berdasarkan
prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai
jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik,
ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong
lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu
indikator yang menentukan. Artinya, reformasi dipandang sebagai gerakan yang
tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia
mendukung sepenuhnya gerakan tersebut. Dengan semangat reformasi, rakyat
Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah
awal. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan
politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Semua itu merupakan jalan menuju
terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Rakyat tidak
mempermasalahkan siapa yang akan pemimpin nasional, yang penting kehidupan yang
adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dapat segera terwujud (cukup
pangan, sandang, dan papan). Namun demikian, rakyat Indonesia mengharapkan agar
orang yang terpilih menjadi pemimpin nasional adalah orang yang peduli terhadap
kesulitan masyarakat kecil dan krisis sosial.
Reformasi
di bagi dalam 3 bentuk :
- Reformasi Prosedural, adalah tuntutan untuk melakukan perubahan pada tataran
normatif atau aturan perundang-undangan dari yang berbentuk otoriter
menuju aturan demokratis. Undang- Undang yang mengatur bidang politik
harus menjamin adanya ruang kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan
aktifitas politik. Undang- Undang yang mengatur bidang sosial budaya harus
memberikan kesempatan masyarakat untuk membentuk kelompok sosial sebagai
ekspresi kolektif dari identitas masing- masing. Undang-undang yang
mengatur bidang ekonomi harus melindungi kepentingan masyarakat umum
(ekonomi kerakyatan) bukan pengusaha dan penguasa. Begitulah kira- kira
gambaran umum arah reformasi prosedural. Pada konteks ini, hemat penulis ,
Indonesia dapat dikatakan telah menjalankan reformasi prosedural itu.
Pasca tahun 1998, peraturan perundang- undangan telah banyak dirubah
bahkan peraturan yang mendasari berdirinya Republik Indonesia yaitu
Undang-Undang Dasar 1945 sudah empat kali dilakukan perubahan (amandemen).
Undang-Undang
No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah yang dinilai sentralistik
telah dirubah menjadi Undang-Undang 22 Tahun 1999 dan dirubah lagi menjadi
Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjunjung tinggi
asas demokrasi yaitu dengan adanya desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pembahasan perubahan kesemua
undang-undang tidak mungkin
- Undang-Undang No 5 Tahun 1974
tentang pokok-pokok pemerintah daerah yang dinilai sentralistik telah
dirubah menjadi Undang-Undang 22 Tahun 1999 dan dirubah lagi menjadi
Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menjunjung
tinggi asas demokrasi yaitu dengan adanya desentralisasi kekuasaan dan
kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pembahasan
perubahan kesemua undang-undang tidak mungkin dibahas pada tulisan ini.
Setidaknya dalam era reformasi ini secara prosedural terbersit harapan
adanya repositioning pola relasi antara masyarakat dan negara,
seperti yang dicatat oleh Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul
Revolusi Sistemik (2003:196) di era reformasi, negara telah memberi
kesempatan seluas mungkin kepada rakyat untuk melakukan usaha-usaha
produktif guna memperkuat posisi tawarnya terhadap negara.Pertanyaannya,
rakyat yang mana yang dapat merasakan reformasi prosedural itu? Rakyat,
menurut Gramsci ada tiga model yakni rakyat kapital, rakyat politik
kolektif, dan rakyat proletar. Hemat penulis, selama ini reformasi
prosedural hanya dinikmati oleh rakyat kapital (konglomerat) dan rakyat
politik kolektif (Parpol,LSM). Sedangkan rakyat proletar (masyarakat tani
dan buruh) hanya menjadi penonton, objek politik, dan bahkan seringkali di
eksploitasi oleh politikus, pengusaha, dan penguasa.
- Reformasi Struktural, adalah tuntutan perubahan institusional negara dari
birokratik menuju birokrasi. Birokratik adalah lembaga negara yang
hirarkis, sentralistik dan otoriter. Birokrasi adalah lembaga negara yang
responsif, penegak keadilan, transparantif, dan demokratis yang menegakkan
istilah-istilah suport system reformasi yang diuaraikan diawal
tulisan ini. Terbentuknya sejumlah lembaga non struktural (komisi)
menandakan Indonesia telah masuk pada reformasi struktural. Komisi adalah
Lembaga ekstra struktural yang memiliki fungsi pengawasan, mengandung
unsur pelaksanaan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pihak
selain instansi pemerintah (lapis primary), biasanya anggota
terdiri dari masyarakat atau profesional dan kedudukan sekretariat tidak
menempel dengan instansi pemerintah konvensional. Pasca gerakan reformasi
1998 hingga saat ini lembaga non struktural berjumlah 12 komisi, yakni:
Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Hukum Nasional,
Komisi Ombudsman, Komisi Nasional HAM, Komisi Kepolisian Negara, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Nasional, Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Penghapusan Kekerasan
terhadap Perempuan, Komisi Kejaksaan. Lembaga non struktural tersebut
memiliki kewenangan, yakni: meminta bantuan, melakukan kerjasama dan atau
koordinasi dengan aparat atau institusi terkait, melakukan pemeriksaan (investigasi),
mengajukan pernyataan pendapat, melakukan penyuluhan, melakukan kerjasama
dengan perseorangan, LSM, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah, Memonitor
dan mengawasi sesuai dengan bidang tugas, Menyusun dan menyampaikan
laporan rutin dan insidentil, Meningkatkan kemampuan dan keterampilan
anggota. Pada umumnya, komisi-komisi tersebut memiliki kewenangan untuk
menegakkan keadilan dan membantu masyarakat untuk memonitoring, membina,
mengawasi, dan menyelidiki proses kerja lembaga negara,
Presiden,MA,MK,DPR,DPD, dan seluruh jajaran birokrasi dibawahnya agar
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) yaitu
birokrasi yang sanggup menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat.
- Reformasi Kultural, adalah tuntutan untuk melakukan perubahan pola pikir,
cara pandang, dan budaya seluruh elemen bangsa untuk menerima segala
perubahan menuju bangsa yang lebih baik. Reformasi kultural merupakan kata
kunci untuk mewujudkan agenda reformasi prosedural dan struktural yang
dijelaskan di atas. Tanpa adanya reformasi kultural, reformasi prosedural
dan struktural hanyalah sebuah simbol yang tidak memiliki makna apa-apa.
Diandaikan sebuah komputer, reformasi prosedural dan kultural adalah hadwernya,
reformasi kultural adalah sofwernya. Hadwer tanpa sofwer itu bukan
dikatakan komputer yang baik.
Sebab-sebab
Lahirnya Reformasi
Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok
merupa-kan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun,
persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang
mem-pengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan
hukum. Pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun,
ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melak-sanakan cita-cita orde baru.
Pada awal kelahirannya tahun 1966, orde baru bertekad untuk menata kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Masih ingatkah kamu akan pengertian orde baru?
Orde baru adalah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara berdasarkan pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan orde baru banyak
melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan
yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan,
Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan
kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu telah melahirkan krisis
multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi,
seperti:
1.
Krisis
politik
Krisis
politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan
politik pemerintahan orde baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan
pemerintahan orde baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan
demokrasi Pancasila. Namun yang sebe-narnya terjadi adalah dalam rangka
mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya,
demokrasi yang dilaksa-nakan pemerintahan orde baru bukan demokrasi yang
semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan
demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang
berarti dari, oleh, dan untuk penguasa.
Pemerintahan orde baru selalu melakukan intervensi terhadap
ke-hidupan politik. Misalnya, ketika Kongres Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
memilih Megawati Soekarnoputri sebagai ketua partai, sedangkan pemerintahan
Suharto menunjuk Drs. Suryadi sebagai ketua PDI. Keja-dian itu mengakibatkan
keadaan politik dalam negeri mulai memanas. Namun, pemerintahan orde baru yang
didukung Golongan Karya (Golkar) merasa tidak bersalah. Keadaan itu sengaja
direkayasa oleh pemerintah dalam rangka memenangkan pemilihan umum secara
mutlak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Rekayasa-rekayasa politik terus dibangun oleh pemerintah
orde baru sehingga pasal 2 UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Pasal 2 UUD 1945 berbunyi bahwa: 'Kedaulatan ada di tangan rakyat
dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat'. Namun
dalam kenyataannya, kedaulatan ada di tangan seke-lompok orang tertentu.
Anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR itu
diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme). Oleh karena itu,
tidak mengherankan apabila anggota MPR/DPR terdiri dari para istri, anak, dan
kerabat dekat para pejabat negara.
Keadaan itu mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya
masya-rakat terhadap institusi pemerintah, MPR, dan DPR. Ketidakpercayaan
itulah yang menyebabkan lahirnya gerakan reformasi yang dipelopori para
mahasiswa dan didukung oleh para dosen maupun kaum cendekia-wan. Mereka
menuntut agar segera dilakukan pergantian presiden, reshuffle kabinet,
menggelar Sidang Istimewa MPR, dan melaksanakan pemilihan umum secepatnya.
Gerakan reformasi menuntut untuk mela-kukan reformasi total dalam segala bidang
kehidupan, termasuk keang-gotaan MPR dan DPR yang dipandang sarat KKN.
Di samping itu, gerakan reformasi juga menuntut agar
dilakukan pembaruan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap
sebagai sumber ketidakadilan. Keadaan partai-partai politik dan Golkar dianggap
tidak mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pembangunan
nasional selama pemerintahan orde baru dipandang telah gagal mewujudkan
kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.
Bahkan, pembangun-an nasional telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan
politik, ekonomi, dan sosial.
Krisis politik semakin memanas, setelah terjadi peristiwa
kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa itu sebagai akibat pertikaian
internal dalam tubuh PDI. Kelompok PDI pimpinan Suryadi menyerbu kantor pusat
PDI yang masih ditempati oleh PDI pimpinan Megawati. Peristiwa itu menimbulkan
kerusuhan yang membawa korban, baik kendaraan, rumah, pertokoan, perkantoran,
dan korban jiwa. Pada dasarnya, peristiwa itu merupakan ekses dari kebijakan
dan rekayasa politik yang dibangun pemerintahan orde baru.
Pada masa orde baru, kehidupan politik sangat represif,
yaitu ada-nya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau
orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di
antaranya:
1.
Setiap orang atau kelompok yang
mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif
(menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2.
Pelaksanaan Lima Paket UU Politik
yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
3.
Terjadinya korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan
untuk mengontrolnya.
4.
Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI
yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi
dalam pemerintahan.
5.
Terciptanya masa kekuasaan presiden
yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang
Umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.
Ciri-ciri
itulah yang menjadi isi tuntutan atau agenda reformasi di bidang politik.
Sepanjang tahun 1996, telah terjadi pertikaian sosial dan
politik dalam kehidupan masyarakat. Kerusuhan terjadi di mana-mana, seperti
pada bulan Oktober 1996 di Situbondo (Jatim), Desember 1996 di Tasikmalaya
(Jabar) dan di Sanggau Ledo yang meluas ke Singkawang dan Pontianak (Kalbar).
Ketegangan politik terus berlanjut sampai menjelang Pemilu Tahun 1997 yang
berubah menjadi konflik antar etnik dan agama. Pada bulan Maret 1997, terjadi
kerusuhan di Pekalongan (Jateng) yang meluas ke seluruh wilayah Indonesia.
Bahkan, kerusuhan di Banjarmasin meminta korban jiwa yang tidak sedikit
jumlahnya. Keadaan itulah yang ikut mendorong lahirnya gerakan reformasi.
Kekecewaan rakyat semakin memuncak ketika semua fraksi di
DPR/MPR mendukung pencalonan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan
1998-2003. Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998, Suharto terpilih sebagai
Presiden RI dan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan
1998-2003. Bahkan, MPR menetapkan beberapa ketetapan yang memberikan kewenangan
khusus kepada presiden untuk mengendalikan negara. Semua itu tidak dapat
dipisahkan dari komposisi keanggotaan MPR yang lebih mengarah pada hasil-hasil
nepotisme.
Kekecewaan masyarakat terus bergulir dan berusaha menekan
kepemimpinan Presiden Suharto melalui berbagai demonstrasi. Para mahasiswa,
anggota LSM, cendekiawan semakin marah ketika bebe-rapa aktivitis ditangkap
oleh aparat keamanan. Gerakan reformasi tidak dapat dibendung dan dipandang
sebagai satu-satunya jawaban untuk menata kehidupan masyarakat Indonesia yang
lebih baik.
1.
Krisis
hukum
Rekayasa-rekayasa
yang dibangun pemerintahan orde baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam
bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan
harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk
melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat
pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24
UUD 1945 yanf menyatakan bahwa 'kehakiman me-miliki kekuasaan yang merdeka
dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)'.
Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori para
mahasiswa, masalah hukum telah menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat
menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar setiap persoalan dapat
ditempatkan pada posisinya secara proporsional. Terjadinya ke-tidakadilan dalam
kehidupan masyarakat, salah satunya disebabkan oleh sistem hukum atau peradilan
yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, para mahasiswa menuntut
agar reformasi di bidang hukum dipercepat pelaksanaannya. Kekuasaan kehakiman
yang merdeka merupakan salah satu pilar terwujudnya kehidupan yang demo-kratis,
sekaligus sebagai wahana untuk mengadili seseorang sesuai dengan kesalahannya.
1.
Krisis
ekonomi
Krisis
moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi
perkembangan perekonomian Indonesia. Ter-nyata, ekonomi Indonesia tidak mampu
menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali
dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada
tanggal 1 Agus-tus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.oo menjadi Rp
2,603.oo per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar
rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.oo per dollar.
Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai
titik terendah, yaitu Rp 16,000.oo per dollar.
Melemahnya nilai tukar rupaih mengakibatkan pertumbuhan
eko-nomi Indonesia menjadi 0% dan iklim bisnis semakin bertambah lesu. Kondisi
moneter Indonesia mengalami keterpurukan dan beberapa bank harus dilikuidasi
pada akhir tahun 1997. Untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah
membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan mengeluarkan Kredit
Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Ternyata, usaha pemerintah itu tidak dapat
mem-berikan hasil karena pinjaman bank-bank bermasalah justru semakin besar.
Keadaan di atas mengakibatkan pemerintah harus menanggung
beban hutang yang sangat besar. Di samping itu, kepercayaan dunia internasional
terhadap Indonesia semakin menurun dan gairah investasi pun semakin melemah.
Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mem-buat kebijakan uang ketat dan bunga
bank tinggi guna membangun kepercayaan dunia internasional. Namun, krisis
moneter tetap tidak dapat diatasi.
Banyak perusahaan yang tidak mampu membayar hutang-hutang
luar negerinya, meskipun telah jatuh tempo. Oleh karena itu, beberapa
perusahaan harus mengurangi kegiatannya dan sebagian lagi harus menghentikan
kegiatannya sama sekali. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di
mana-mana. Angka penganggguran pun terus meningkat dan daya beli masyarakat
terus melemah. Kesenjangan ekonomi yang telah terjadi sebelumnya semakin
melebar seiring dengan terjadinya krisis ekonomi.
Kondisi perekonomian nasional semakin memburuk pada akhir
tahun 1997 sebagai akibat persediaan sembako semakin menipis dan menghilang
dari pasar. Akibatnya, harga-harga sembako semakin tinggi. Kekurangan makanan
dan kelaparan melanda beberap wilayah Indonesia, seperti di Irian Barat
(Papua), Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah di pulau Jawa. Untuk
mengatasi persoalan itu, peme-rintah meminta bantuan kepada Dana Moneter
Internasional (IMF). Namun, bantuan dana dari IMF belum dapat direalisasikan.
Padahal, pemerintah Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepahaman, Letter
of Intent (LoI) pada tanggal 15 Januari 1998.
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan
dari berbagai kondisi, seperti:
- Hutang Luar Negeri Indonesia. Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi
penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya
hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk
mengatasi krisis ekonomi. Sampai bulan Februari 1998, sebagaimana
disampaikan Radius Prawiro pada Sidang Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang
dipim-pin Presiden Suharto di Bina Graha, hutang Indonesia telah menca-pai
63,462 dollar Amerika Serikat, sedangkan hutang swasta menca-pai 73,962
dollar Amerika Serikat.
- Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah orde baru ingin men-jadikan negara RI
sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata
masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat
agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata). Oleh
karena itu, mengubah Indonesia menjadi negara industri merupakan tugas
yang sangat sulit karena masyarakat Indonesia belum siap untuk bekerja di
sektor industri. Itu semua merupakan kesalahan pemerintahan orde baru
karena tidak dapat melaksanakan pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan
kon-sekuen.
- Pemerintahan Sentralistik. Pemerintahan orde baru sangat sentral-istik sifatnya
sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan
pemerintah pusat sangat menentukan dan peme-rintah daerah hanya sebagai
kepanjangan tangan pemerintah pusat. Misalnya, dalam bidang ekonomi, di
mana semua kekayaan diangkut ke Jakarta sehingga peme-rintah daerah tidak
dapat mengembang-kan daerahnya. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi
antara pusat dan daerah. Keadaan itu mempersulit Indonesia dalam
menga-tasi krisis ekonomi karena daerah tidak tidak mampu memberikan
kontribusi yang memadai.
1.
Krisis
sosial
Krisis
politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial.
Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya
konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada
meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Pelaksanaan hukum yang
berkeadilan sering menim-bulkan ketidakpuasan yang mengarah pada terjadinya
demonstrasi-demonstrasi maupun kerusuhan. Sementara, ketimpangan perekono-mian
Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran,
persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya
beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
Krisis sosial dapat terjadi di mana-mana tanpa mengenal
waktu dan tempat. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat menjadi
faktor penentu karena sebagian besar warga masyarakat tidak mampu mengendalikan
dirinya. Sementara, para mahasiswa dan para cende-kiawan dengan kemampuannya
dapat mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Untuk itu, salah satu jalan
yang sering ditempuh adalah melakukan demonstrasi secara besar-besaran.
Semangat para maha-siswa telah mendorong para buruh, petani, nelayan, pedagang
kecil untuk melakukan demonstrasi. Semua itu merupakan sumber krisis sosial.
Demonstrasi-demonstrasi yang tidak terkendali mengakibatkan
kehidupan di perkotaan diliputi kecemasan, rasa takut, tidak tenteram dan
tenang. Situasi yang tidak terkendali telah mendorong sebagian masyarakat,
terutama dari etnis Cina untuk memilih pergi ke luar negeri dengan alasan
keamanan.
1.
Krisis
kepercayaan
Krisis
multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah
dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum
dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada
rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Demonstrasi bertambah gencar
dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan
kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi
mahasiswa terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta.
Aksi mahasiswa yang berlangsung secara damai telah berubah menjadi aksi
kekerasan, setelah tertembaknya empat orang mahasiswa, yaitu Elang Mulia
Lesmana, Hendriawan Lesmana, Heri Hertanto, dan Hafidhin Royan. Sedangkan
para mahasiswa yang menderita luka ringan dan luka parah pun tidak sedikit
jumlah, setelah bentrok dengan aparat keamanan yang berusaha membubarkan para
demonstran.
Pada waktu tragedi Trisakti terjadi, Presiden Suharto sedang
menghadiri KTT G-15 di Kairo, Mesir. Masyarakat menuntut Presiden Suharto
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bertanggung jawab atas tragedi
tersebut. Pada tanggal 15 Mei 1998, Presiden Suharto kembali ke Tanah Air dan
masyarakat menuntut agar Presiden Suharto mengundurkan diri. Bahkan, beberapa
kawan terdekatnya men-desak agar Presiden Suharto segera mengundurkan diri.
Dengan demi-kian, tuntutan pengunduran diri itu tidak hanya datang dari para
maha-siswa dan para oposisi politiknya.
Kunjungan para mahasiswa ke gedung DPR/MPR yang semula untuk
mengadakan dialog dengan para pimpinan DPR/MPR telah berubah menjadi mimbar
bebas. Para mahasiswa lebih memilih tetap tinggal di gedung wakil rakyat itu,
sebelum tuntutan reformasi total dipenuhinya. Akhirnya, tuntutan mahasiswa
tersebut mendapat tanggap-an dari Harmoko sebagai pimpinan DPR/MPR. Pada tanggal
18 Mei 1998, pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Suharto
mengundurkan diri. Namun, himbauan pimpinan DPR/MPR agar Presiden Suharto
mengundurkan diri dianggap sebagai pendapat pribadi oleh pimpinan ABRI. Oleh
karena itu, ketidakjelasan sikap elite politik nasional telah mengundang banyak
mahasiswa untuk berdatangan ke gedung DPR/MPR.
Untuk menyikapi perkembangan yang terjadi, Presiden Suharto
mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di
Jakarta. Kemudian, Presiden Suharto mengumumkan tentang pembentukan Dewan
Reformasi, perombakan Kabinet Pembangunan VII, segera melakukan Pemilu, dan
tidak bersedia dicalonkan kembali. Namun, usaha Presiden Suharto tersebut tidak
dapat dilaksanakan karena sebagian besar orang menolak untuk duduk dalam Dewan
Reformasi dan seorang menteri menyatakan mundur dari jabatannya. Keadaan itu
merupakan bukti bahwa Presiden Suharto telah menghadapi krisis kepercayaan,
baik dari para mahasiswa, aktivis LSM, pihak oposisi, para cendekiawan, tokoh
agama dan masyarakat, maupun dari kawan-kawan terdekatnya.
Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Suharto
menyatakan mengundurkan diri (berhenti) sebagai Presiden RI dan menyerahkan
kekuasaan kepada Wakil Presiden. Pada saat itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie
diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang
baru di Istana Negara.
Agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa mencangkup
beberapa tuntutan, seperti :
·
Adili suharto dan kroni – kroninya,
·
Laksanakan amandemen UUD 1945
·
Penghapusan dwi fungsi ABRI
·
Pelaksanaan otonomi daerah yang
seluas – luasnya
·
Tegakan supremasi hukum
·
Ciptakan pemerintahan yang bersih
dari KKN
Agar agenda reformasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan
baik, maka perlu disusun strategi yang tepat, seperti:
1.
Menetapkan prioritas, yaitu
menentukan aspek mana yang harus direformasi lebih dahulu dan aspek mana yang
direformasi kemudian.
2.
Melaksanakan kontrol agar
pelaksanaan reformasi dapat mencapai tujuan dan sasaran secara tepat.
Reformasi
yang tidak terkontrol akan kehilangan arah, dan bahkan cenderung menyimpang
dari norma-norma hukum. Reformasi semacam ini akan mengalami kegagalan. Dengan
demikian, cita-cita untuk mem-perbaiki kehidupan masyarakat Indonesia tidak
akan berhasil.
Solusi
kembali pada kebesaran negeri ini pasca reformasi
Untuk menumbuhkan pohon bangsa yang
subur dan berbuah serta tidak berhama, kita harus mengkaji, menganalisa dan
memperbaiki dari akar pohon tersebut sebagai penyebab berdiri dan runtuhnya
pohon tersebut. Atas pengertian tersebut diatas, pohon bangsa ini kita artikan
terdiri dari, pohon legislatif, ranting eksekutif dan daun-daun serta
kembang-kembang masyarakat berbangsa. Untuk menuju solusi Reformasi tak tercela
menuju kebesaran bangsa, kita sebagai pohon dalam satu kesatuan tidak dapat
bekerja sendiri-sendiri, akan tetapi kita mesti memiliki kesadaran bersama
dalam fungsi di peran masing-masing pohon tersebut. Meninjau bersama-sama
terhadap akar yang menjadi peranan terhadap tumbuh dan besarnya kita di pohon
tersebut. Apabila kita menyangkut pada akar permasalahan, maka kita tidak
dapat terlepas dari faktor norma dan spiritual yang menjadikan mekanisme
penyelesaiannya, dimana akar itu tidak terlihat, akan tetapi sangat menentukan!
Begitu pula penyelesaian secara norma dan spiritual, tidak bedanya dengan
fungsi akar terhadap pohon !!!.
Tiga peranan dalam penyelesaian pohon bangsa yang akan menjadikan bangsa ini
besar dan berkarisma adalah kesadaran serentak dan bersama-sama antara pohon
legislatif, dahan dan ranting eksekutif serta daun dan kembang masyarakat
berbangsa untuk merubah sikap dan memperbaiki fungsi dan peran di pohon bangsa
ini.
- Fungsi pohon legislatif (DPR-MPR) untuk penyelesaian dan perbaikan bangsa
adalah bagaimana peran legislatif untuk merubah hukum produk luar digantikan
menjadi hukum nurani kita yang bersumber pada kehidupan madani tatatentrem
kertoraharjo, silih asah silih asih silih asuh dimana hukum kita mestinya hanya
bersumber pada teguran dan pembinaan di bawah pengawasan perwakilan sesuai
idiologi bangsa ini dan tidak menghukumi yang sifatnya memenjarakan, dimana
status manusia, kita samakan dengan fungsi hukuman terhadap binatang, dimana
manusia bangsa ini direndahkan oleh aturan bangsanya sendiri. Kita jangan takut
dan minder oleh bangsa lain yang tidak memiliki akar budaya sebagai manusia
beradab !!!
- Fungsi dahan dan ranting pohon eksekutif (pemerintahan) dalam penegakan
wibawa dan pengayoman mengurus dan menata kehidupan berbangsa, saya sarankan
pemerintah mengadakan upacara ritual untuk menyampaikan penghormatan, pengakuan
dan rasa terima kasih kepada seluruh unsur yang mendorong menjadikannya Negara
ini berdiri dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini perlu dilakukan agar
seluruh komponen pemerintahan tidak terkutuk dan kena imbas nasib para
pendorong pendiri negara ini. Dimana saya melihat nasib seluruh pimpinan Negara
dan jajarannya dari yang terdahulu sampai saat ini seperti mengalami nasib
serupa, dimana setelah berkarya besar di dalam peran kepemimpinannya diakhiri
oleh nasib yang dicampakkan, ibarat habis manis sepah dibuang. Dimana hal ini
menunjukan citra pemerintahan Negara ini kurang baik atas hal itu. Insya Alloh
apabila norma penghargaan tersebut telah dijalankan, akan lahir dan terlihat pemerintahan
yang baik dan direstui, yang sepatutnya setiap orang yang telah berperan
dipemerintahan mendapat penghargaan dan penghormatan yang
layak.
- Peran dan fungsi perbaikan daun dan kembang masyarakat di pohon bangsa ini
adalah, Kami dari Paguron Syahbandar Kari Madi siap memberikan peran pada
kehidupan berbangsa dimana Kami siap pula memberikan kekuatan batin spiritual
kepada masyarakat bangsa ini untuk menjadikan bekal kekuatan dalam kehidupan
bagi seluruh masyarakat di bangsa ini, yang menjadikan bangsa ini kelak
dihormati dan dihargai, tentunya akan berpatokan pada perilaku masyarakatnya
yang handal, profesional dan mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi dan
luhur.
Kami siap memberikan pola itu kepada seluruh elemen bangsa agar bangsa ini dengan
instant mendapat kekuatan izin hidup, focus pada tujuan, penuh percaya diri,
dapat memahami berbagai falsafah dan sinyal-sinyal kehidupan serta dikabulnya
apa yang di cita-citakan yang sebelumnya tidak. Kekuatan ini diambil oleh
formula jurus persenyawaan kita dengan Alam dan Tuhan Yang Maha Kuasa yang
sudah terimplentasi di 120 cabang Paguron Kami di seluruh Nusantara dan Luar
Negeri. Andai seluruh elemen bangsa ini mempunyai kekuatan batin spiritual yang
tinggi, sehat jiwa dan raganya, tenang hidup dan pemikirannya, dibarengi oleh
restu alam dan Tuhan dalam keseharian hidupnya, entah akan menjadi apa Bangsa
dan Negara ini, tentunya kita akan
Soal - soal
- Apa
arti dan makna reformasi yang di harapkan ?
Ari
reformasi gerakan moral yang bertujuan untuk menata perikehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berda-sarkan Pancasila, serta
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).
Makna
reformasi adalah yang paling mulia, bukan keadilan atau kemakmuran masyarakat,
tetapi bahwa masyarakat menjadi makin baik. keadilan dan kemakmuran
sangat penting. Tetapi lebih penting lagi adalah struktur sosial, budaya,
ekonomi, hukum dan politik yang menguntungkan perilaku yang baik dan merugikan
perilaku yang jelek. Menurut pandangan saya, orang Indonesia sudah mempunyai
masyarakat yang baik di antara yang paling baik di dunia.
- Apa
yang harus kita perbuat dalam membangun bangsa dan negara menuju tujuan
nasional ?
Kita
sebagai warga negara yang cinta dengan bangsanya harus mempunyai rasa cinta
dengan tanah kelahiran kita, tanah tempat kita mencari nafkah sehari-hari
secara turun temurun.Apakah kita tidak malu dengan perjuangan para pahlawan
kita, yang demi untuk anak cucunya mereka rela mengorbankan nyawanya, demi untuk
bangsanya, mereka rela disiksa, rela melihat orang yang paling dicintai gugur
sebagai pahlawan, Belum lagi pengorbanan rakyat kita yang terkenal dengan
peristiwa " korban 40.000 jiwa di Sulawesi-Selatan" dan tentunya
banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu. Sungguh suatu pengorbanan
yang mulia demi karena cinta kepada negara dan bangsa INDONESIA. Kami rasanya
malu kepada para pahlawan yang telah gugur demi kejayaan bangsa. Apakah kita
masih tidak mau memikirkan bangsa ini ? apakah kita masih memilih untuk
memikirkan kepentingan masing-masing atau golongan ?.Saatnya kita harus merajut
dan bersatu untuk bersama-sama memikirkan bangsa ini, minimal kita memikirkan
" apa yang dapat saya lakukan untuk bangsaku
".
Kepada member generasi muda peduli bangsa, mari kobarkan semangat di dada,
semangat juang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dengan meneruskan
cita-citanya. Kepada para cendekiawan, andalah tumpuan harapan kami untuk
memikirkan bangsa ini. Kepada para pemimpin, andalah pemegang amanah negeri
ini, pemegang amanah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita.
Kepada para politisi, andalah pengambil kebijakan dalam kemajuan bangsa ini,
penentu masa depan bangsa, jangan lagi berebut kekuasaan demi kepentingan
kelompok atau golongan masing-masing, tengoklah rakyat kita yang sedang
bergelut berjuang sekedar mempertahankan hidup. Kepada para penegak hukum,
andalah tempat berlindung para pencari keadilan, pemegang amanah rasa keadilan,
pencipta ketaatan dan kesadaran hukum . Kepada para petinggi Angkatan
Bersenjata, andalah pengawal bangsa ini dari para penjajah, pengawal bangsa
dari gangguan pergaulan internasional, pengawal lautan yang melimpah ruah,
pengawal aset bangsa.
Kepada para ulama/rohaniawan, andalah penyejuk dan penerang alam ini, maka
sejukkanlah bangsa ini dari kegarangan, kecongkakan dan ketamakan. Kepada
rakyat tercinta, kitalah penerus jiwa para pejuang yang telah gugur, berilah
balas budi kepada para pahlawan kita dengan tidak merusak alam ini. Kepada para
jurnalis, andalah corong pembangunan bangsa, pengawal reformasi, pembawa berita
untuk mencerdaskan bangsa. Kepada para guru tercinta, andalah pencetak generasi
yang cinta dengan tanah airnya, pencetak generasi kreatif, perekayasa,
pencipta, generasi pembaharu, generasi holistik, generasi yang
bermoral.
Kalaulah semua elemen bangsa ini menyadari amanah yang diwariskan oleh para
pahlawan kita, maka tentunya kita menuntut ilmu dalam rangka membangun bangsa,
bukan dalam rangka membangun kemapanan dan kesuksesan personal semata.
Keahlian, keterampilan, kemampuan, kecerdasasan yang kita dapatkan sebagai
anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa akan kita manfaatkan sepenuhnya untuk
kemajuan bangsa demi anak cucu kita di masa depan.
Penulis sungguh terharu membaca Motivation Letter yang ditulis oleh Andrea
Hirata dalam proposal risetnya untuk memperoleh beasiswa ke Sorbonne Prancis
dikatakan bahwa : " Akan saya sumbangkan seluruh ilmu dan pengalaman riset
yang saya dapatkan di Sorbonne demi kemajuan nusa dan bangsa, demi tanah tumpah
darah saya! Tak berlebihan saya sampaikan bahwa secara diam-diam, sebenarnya
saya telah lama bercita-cita ingin mencurahkan seluruh kemampuan yang saya
miliki, tak digajipun tak apa-apa, demi mengangkat harkat dan martabat umat
manusia yang masih terbelakang di negeri saya, negeri yang benar-benar saya
cintai dengan sepenuh jiwa….."(Edensor, Buku ke tiga tetralogi Laskar
Pelangi ). Pendidikan yang kita peroleh dengan susah payah, penuh perjuangan,
pengorbanan, tidak akan kita gadaikan dengan perbuatan yang merusak bangsa ini.
Kita tidak akan tega mengotori pembangunan bangsa ini dengan tindakan korupsi,
penyelewengan, penipuan, penyelundupan, menyusahkan orang lain, dsb. Pendidikan
yang kita peroleh akan kita gunakan untuk melanjutkan cita-cita para pahlawan
kita.
- Dalam
mengeluarkan pendapat apakah batas – batas yang harus dijaga, supaya tidak
menggangu stabilitas nasional ?
·
Mengatakan hanya kebenaran yang
sesuai dengan fakta
·
Menghindari kata – kata tertentu
yang dpat mengangu ketertiban umum
·
Menghindari kata – kata yang
mengajak orang lain untuk melakukan tindak kriminal
Ketiga
katagori ini merupakan pegangan dalam penilaian apakah penyalahgunaan kebebasan
pendapat telah di jalankan atau belum. Mengenai kebenaran bahwa tuduhan
merupakan pernyataan yang dapat mengangu ketertiban karna dapat memberikan
kesan lain yang tidak sebenarnya.
4.
Faktor – faktor apakah yang mendorong terjadinya gejolak
seperti sekarang ini ?
Krisis
Politik
Sebenarnya, sebagian besar
masyarakat Indonesia tidak terlalu peduli terhadap model atau sistem politik
yang dibangun oleh pemerin-tahan orde baru. Masyarakat tidak peduli terhadap
pemerintahan yang demokratis atau otoriter. Yang penting masyarakat dapat
memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan
memnuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat
hanya mendambakan kehidupan yang tertib, tenang, damai, aman, serta adil dalam
kemakmuran dan makmur dalam keadilan.
Nemun
dalam kenyataannya, dambaan masyarakat itu tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan politik yang dibangun pemerintahan Suharto. Bahkan, segala kebijakan
pembangunan nasional bersumber dari kebi-jakan politik pemerintah. Oleh karena
itu, ketika harapan masyarakat tidak dapat terpenuhi, maka muncul tuntutan-tuntutan
agar pemerintah lebih memperhatikan nasib masyarakat kecil. Di sisi lain,
kehidupan politik yang represif telah melahirkan konflik, kerusuhan, dan
kekacauan sehingga masyarakat merasa cemas dan khawatir karena ketenangan,
ketenteraman, dan keamanannya terancam. Bahkan, kerusuhan dan kekacauan itu
dapat menghentikan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.
Keadaan itulah menyebabkan terjadinya krisis politik.
Sementara,
pemerintahan orde baru sendiri tidak mampu meng-atasi krisis politik yang
diciptakannya. Oleh karena itu, satu-satunya jawaban yang dipandang paling
realistik adalah menuntut Presiden Suharto untuk mengundarkan diri dari
jabatannya sebagai presiden. Pemerintahan orde baru dan Presiden Suharto
dipandang sudah tidak mampu menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik
sehingga perlu diganti. Dengan demikian, pemerintahan orde baru telah menggali
kuburan untuk dirinya sendiri.
Krisis
Sosial
Krisis
moneter, ekonomi, dan politik terus melanda kehidupan bangsa dan negara
Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, harapan terjadinya perbaikan
kehidupan masyarakat tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera datang. Berbagai
kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan
kehidupannya semakin hari semakin bertambah berat.
Demonstrasi-demontrasi
yang dipelopori para mahasiswa telah mendorong terjadinya krisis sosial.
Kerusuhan, kekacauan, pembakaran, dan penjarahan merupakan fenomena yang terus
terjadi di beberapa daerah seperti di Situbondo, Tasikmalaya, Kalimantab Barat,
dan Pekalongan. Di samping itu, banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan
kerja (PHK) telah menambah krisis sosial. Kenyataan itu merupakan bukti
ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila masyarakat
kemudian menuntut agar Presiden Suharto mengundurkan diri dari kursi
kepresidenan. Dengan demikian, jatuhnya pemerintahan orde baru sebenarnya
karena kemau-an dari para penguasa yang bersangkutan.
Krisis
Hukum
Kekuasaan
kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerintah belum dapat direalisasikan.
Bahkan dalam praktiknya, kekuasaan keha-kiman harus menjadi pelayan kepentingan
para penguasa dan kroni-kroninya. Oleh karena itu, mengherankan apabila seseorang
yang diang-gap bersalah bebas dari hukuman dan seseorang yang dianggap tidak
bersalah malah harus masuk ke penjara. Tahukah kamu orang-orang telah melakukan
korupsi, tetapi tetap hidup merdeka dan dapat menik-mati hasil korupsinya?
Memang
harus diakui bahwa sistem peradilan pada masa orde baru tidak dapat dijadikan
barometer untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, bersamaan dengan krisi moneter,
ekonomi, dan politik telah terjadi krisis di bidang hukum (peradilan). Keadaan
itulah yang menam-bah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan orde
baru pimpinan Presiden Suharto.
Untuk
mengatasi krisis multidimensional tersebut, maka satu-satu jalan adalah
melaksanakan reformasi total dalam berbagai bidang ke-hidupan. Oleh karena itu,
diperlukan langkah-langkah strategis agar cita-cita reformasi mampu mencapai
tujuan dan sasaran secara tepat.
5.
Bagaimana pendapat anda kebebasan berbicara yang terjadi
akhir –akhir ini dari sudut pandang etika dan bagaimana semestinya ?
Kebebasan
mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran
dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bentuk penyampaian
pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi,
pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Mengemukakan pendapat bagi setiap warga
negara dapat dilakukan melalui saluran tradisional dan saluran moderen.
Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat
pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya
dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab.
Yang dimaksudkan dengan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan
pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk
tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan
permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam
konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai
spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi
yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat.
Tahun 1998 disaat awal mula tumbangnya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa
berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana
unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan
pembakaran bahkan yang lebih parah aksiunjuk rasa dapat memakan korban
jiwa.Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan
Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di
Muka Umum. Meskipun tidak menyentuh secara detail tata cara dan pelaksanaan
dari unjuk rasa itu sendiri namun Undang-undang ini memberikan sedikit harapan
agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi
anarkis.
Kebebasan berpendapat memang sangat bagus karena pendapat yang kita keluarkan
adalah cermin dari diri kita sendiri, orang lain dapat menilai diri kita dari
cara kita berbicara baik itu secara positif ataupun negatif. Kasus yang sering
terjadi sekarang ini adalah banyak orang yang berbicara terlalu bebas dengan
dalih kebebasan berpendapat namun malah mengganggu hak orang lain. Hak yang
dimaksud adalah privasi seseorang. Karena privasi adalah hak manusia juga,hak
manusia untuk sendiri dan tak diganggu, hak manusia untuk bebas dari publisitas
tanpa dasar,maukah anda jika hak anda tidak dapat dicapai karena orang lain.
Manifestasi sejati dari kebebasan berpendapat adalah komunikasi dari sudut
pandang yang berbeda,bukan dari dialog orang-orang yang mempunyai sudut pandang
yang sama. Komunikasi tersebut dapat dijadikan ajang debat yang secara positif
bisa meningkatkan intelegensia kita sebagai manusia. Sesuatu hal yang tidak
kita inginkan adalah merasakan kerugian akibat perbuatan orang lain dan
tentunya kita tidak akan menghilangkan hak-hak orang lain dengan mengeluarkan
pendapat yang mungkin hanya mengejar kepuasan sendiri.
Semestinya, penyampaian pendapat di muka umum ini sebelum melakukan kegiatan
diharuskan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hal
ini diatur dalam Pasal 10 UU No.9 Tahun 1998, antara lain sebagai berikut:
Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib
diberitahukan secara tertulis kepada Polri, Pemberitahuan secara tertulis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan,
pemimpin atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3X24 (tiga kalidua puluh empat jam) jam
sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat, Pemberitahuan
secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan
ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.
Sumber : http://singgihadiwijaya123.blogspot.co.id/2016/01/reformasi-yang-dapat-memperbaiki-nasib.html
